0
0
Binjai Sumut // mediatargetkasus.com.
Dalam menunjukkan keberhasilan kota Binjai di bidang tampilan maka dinaikkan Spanduk opini BPK ( Badan Pemeriksaan Keuangan ) “Wajar Tanpa Pengecualian”, terhadap pemerintah kota Binjai yang digantung/ dipampangkan di jl. Sudirman didepan Gedung Kantor Walikota Binjai.
Ini juga menunjukkan adanya kebebasan mengeluarkan pendapat dimana diperlukan pendapat dari Institusi yang bergengsi (BPK-red) walaupun tidak diketahui makna dan tujuan opini ataupun pendapat tersebut.
..( 31/8/2022 ).
Tim Wartawan telah melakukan penelusuran informasi dan menyampaikan konfirmasi kepada Walikota Binjai, namun tidak ada jawaban dan disebutkan sempat hilang sehingga tidak diketahui bagaimana menjawab.
” Surat sudah disampaikan kepada Bapak M Rifi Hamdani…dijumpai aja ke ruang kerjanya…? Kata Tuti Marlia yang menerima surat konfirmasi wartawan per 10/6/2022.
Saat awak media masuk di ruang kerja Kabagum kota Binjai, tidak seorang pun ada dalam ruangan dan jawaban konfirmasi ditunggu melalui kontak person yang disebutkan dalam surat dan hingga berita dinaikkan belum ada jawaban konfirmasi.
” Wajarkah jika selama bertahun penghasilan /gaji pekerja kontrak dan/atau honor di kota Binjai masih berkisar Rp.800.000,- per bulan…?”
” Wajarkah proyek pembangunan gedung DPRD yang dikerjakan dengan 2x tender dimana pemenang tender pertama tidak jelas dan ditenderkan kemudian tetapi tidak ada penghitungan persentase pekerjaan selesai sehingga tidak diketahui berapa persen yang dikerjakan oleh pemenang proyek lanjutan…?”
” Wajarkah jika masih banyaknya terjadi pelanggaran peraturan yang tidak dapat ditindak sehingga PAD tidak masuk ke Kas Daerah Binjai(?)…(ada yang sudah diberitakan).” Konfirmasi Wartawan.
Atas konfirmasi Wartawan tidak dijawab dan dimungkinkan berkaitan dengan kemampuan Walikota Binjai yang diduga tidak memahami dasar opini BPK dimaksud .
Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan( BPK ) berkaitan dengan pembukuan dan laporan keuangan kota Binjai, dapatkah masyarakat /insan pers melihat dan mengetahui materi pembukuan dan laporan keuangan kota Binjai dan juga hasil pemeriksaan BPK..?.
Menjadi pertanyaan di kalangan warga Binjai, apakah pemegang jabatan Walikota Binjai mampu bersikap transparan dan mau menjelaskan apa tujuan opini tersebut…?.
( Tim )
