PALEMBANG TARGET KASUS SUMSEL –
Dewan Pimpinan Provinsi Gerakan Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sumatera Selatan (DPP GNPK ) Sumsel menyelenggarakan seminar nasional dengan tema “Peran Serta Masyarakat Dalam Upaya Pemberantasan Mafia Tanah Dan Saber Pungli”.
Dibuka oleh Gubernur Provinsi Sumsel H.Herman Deru,SH.M.M di Hotel Beston, Jl. Jenderal Sudirman No. 57 Kecamatan IT. I. Kamis (24/11/22).

Hadir dalam acara, tersebut ketua DPP GNPK Sumsel bapak Aminuddin SH.MH/Atau lebih di kenal Amin Tras. dan beberapa narasumber diantaranya, mewakili Kejati Sumsel. DR. (C) Rita Susanti. SH., MH. Kabid pengendalian dan penanganan sengketa Kanwil BPN Provinsi Sumsel Saidah. SH. dan Spesialis koordinasi dan supervisi KPK Jakarta Alfi Rachman Waluyo Bareskrim kombes polisi muslimin Ahmad S.ik.SH M.H KASUBDIT DITT PIDUM BARESKRIM serta dari GN-PK NASIONAL di wakili oleh sekjen GN-PK nasional bapak Muhamad ZD Nagaria SH.MH

Bapak Gubernur sumatera selatan H Herman Deru.SH. M.M menyampaikan, “acara yang di inisiasi oleh organisasi masyarakat (ORMAS), ini paling tidak memberikan wawasan kepada anggota ORMAS ini sendiri untuk meliterasi masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam hukum, ini yang paling penting, terutama masalah tanah,” katanya.
Paling tidak bisa mereduksi persoalan – persoalan tanah baik antar korporasi atau perorangan atau pemerintah dengan perorangan dan lebih banyak lagi. Permasalah tanah di sumsel sudah menurun dengan diterbitkannya sertifikat dan sertifikat tanah yang di gratiskan oleh pemerintah,” jelas Herman deru
Ditempat yang sama Amin Tras mengungkapkan, “kegiatan kali ini merupakan GNPK peduli kepada masyarakat atas banyaknya mafia tanah khususnya di Sumsel, dalam hal ini para peserta seminar audiensi nya bersentuhan langsung dengan tema tersebut yaitu. ‘Peran Serta Masyarakat Dalam Upaya Pemberantasan Mafia Tanah Dan Saber Pungli’, seperti ada Kepala Desa(Kades), lurah dan camat juga kepala sekolah yang tergabung dalam Musyawarah Kerja Kepala Sekolah(MKKS) Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sesumatera selatan, dengan memberikan pencerahan atau literasi hukum kepada mereka, sehingga tidak terjebak oleh tipu dan bujuk rayu oknum – oknum mafia tanah,” jelasnya.
Lanjut Amin Tras, “dengan adanya pencerahan dari para narasumber dalam acara ini artinya kami memberikan solusi agar bisa makmur dan sejahtera,” Ucapnya.
“Kami berharap setelah kegiatan acara ini tahun depan akan kita adakan lagi sampai penuh oleh kades, lurah, camat dan kepala sekolah semuanya ikut dalam acara berikutnya,” tandasnya.
Terakhir disinggung oleh awak media soal maraknya kasus tanah milik pemerintah di Sumsel, Amin Tras mengatakan, “setelah acara ini kami akan melayangkan laporan dengan off the record dulu daerahnya, seperti contoh tanah pemerintah di sisi bahu jalan yang ada perairannya, atau tanah PU yang diperjual belikan kepada masyarakat dan dibikinkan sertifikat, nah, hal yang semacam inilah nanti kadesnya akan kita kasih pencerahan,” Pungkasnya.
Laporan & Dokumentasi
(Team Target Kasus Sumsel Reva#Revi)