0
0
Banda Aceh // mediatargetkasus.com
Tindakan pemindahan paksa Pedagang Kaki Lima (PKL) pasar Chik Pante Dikulu yang dilakukan oleh Pemko Banda Aceh terlihat sangat tidak humanis dan mengabaikan prinsip kemanusiaan. Semestinya pemerintah harus mengayomi dan melindungi rakyat bukan justru mengalami rakyat yang berupaya mencari nafkah untuk menghidupi keluarganya.
“Tindakan paksa yang dilakukan oleh Pemko Banda Aceh melalui Satpol PP tersebut sudah terlalu arogan Para pedagang juga punya anak istri, punya keluarga yang harus dinafkahi.
Jika pemindahan secara paksa dilakukan tanpa memperhatikan aspek ekonomi pedagang maka ini sama dengan pemerintah menjadi dalang untuk membuat lapar dan menyulitkan ekonomi rakyatnya,” ungkap salah satu pedagang, Senin 13 Mei 2024.
Menurutnya, kejadian ini merupakan peristiwa sangat buruk Pemerintahan Banda Aceh di bawah kepemimpinan Amiruddin.
“Seharusnya pemerintah memberikan kemudahan dan menciptakan solusi ekonomi untuk rakyatnya, bukan justru berupaya memaksa rakyat sesuai dengan keinginannya, nanti malah berdampak kepada hancurnya sumber ekonomi masyarakat terutama pedagang.
Kami juga tidak mau berdagang di kaki lima berpanas-panasan, kalau mampu menyewa toko atau kios, namun karena keterbatasan ekonomi jadi harus membanting tulang menahan berpanas hujan demi keluarga.
Lalu pemerintah datang dengan cara kasar menghancurkan usahanya begitu saja, ini sungguh tidak wajar,” ujar sumber tersebut sembari meminta identitasnya dirahasiakan demi keamanan.
Sambungan nya lagi,Seharusnya pemerintah melakukan pendekatan humanis dan berdiskusi sehingga ada solusi terbaik yang dapat memuluskan rencana pemerintahan tanpa harus merugikan pedagang kecil. “Gak zamannya lagi pemerintah semena-mena pak dan bertindak diktator seperti ini, pengusiran paksa terhadap pedagang kecil seperti ini tidak sesuai pancasila dan peri kemanusiaan. tegasnya.
Dia menambahkan, seharusnya Pj Walikota Amiruddin dapat berkaca dari apa yang pernah dilakukan presiden Jokowi saat menjabat Walikota Solo dalam memindahkan Pedagang. “Kenapa tidak Pedagang itu ke Pendopo dengarkan keluhannya, baru bahas solusinya. Bukan langsung perintah pindah ke kawasan terminal yang bisa-bisa buat pedagang merugi karena sepi pembeli. Pendopo itu rumah rakyat, kenapa takut mengundang rakyat ke pendopo untuk berdiskusi langsung, sehingga ada solusi. Bukan malah turunkan satpol PP peringatan sana sini, bongkar sana bongkar sini, serobot sana sini, itu namanya menzalimi rakyat kecil, diktator itu pak,” ucapnya.
Dia menekankan kehadiran pemerintah Banda Aceh harus mendongkrak perekonomian rakyat kecil bukan malah menghancurkan ekonomi rakyat kecil. “Pak Pj Walikota harus menggunakan hati nurani dan cara manusiawi bukan menggunakan satpol PP yang terkesan memicu terjadinya pemaksaan.
Jangan sampai ambisi tertentu rakyat dikorbankan. Jika bicara menimbulkan kemacetan, seharusnya yang ditata itu perparkiran yang masih amburadur hingga jalan yang masih terlalu sempit. Ingat pak, kami pedagang masih punya anak istri dan roda kehidupan selalu berputar hari ini pedagang dizalimi dan dipaksa, suatu hari Allah SWT akan memberikan balasan kepada pihak yang menzalimi dengan berbagai cara yang tidak terduga,” tutupnya.(reporter delky Aceh)
