0
0
Jakarta // mediatargetkasus.com
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah menyetorkan dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) kepada DPR RI. Selanjutnya, dokumen itu akan dibahas sebagai acuan perumusan Rancangan APBN 2025, mendatang.
Dengan demikian, ada peran pemerintah saat ini dalam menyusun sederet anggaran di tahun perdana pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka tersebut. Sri Mulyani mengaku telah menjalin komunikasi dengan tim dari Prabowo-Gibran.
“Kita terus berkomunikasi dengan tim maupun orang-orang yang ditunjuk oleh pak Prabowo,” ujar Sri Mulyani usai penyampaian KEM PPKF di Rapat Paripurna, Senin (20/5/2024).
Menurutnya, langkah komunikasi itu dilakukan untuk mengakomodasi kepentingan pemerintahan Prabowo-Gibran. Harapannya, segala proses pembangunan yang jadi prioritas di pemerintahan penerus Presisen Joko Widodo (Jokowi) itu bisa berjalan mulus.
“Sehingga apa yang ktia tuangkan akan sedapat mungkin memasukkan seluruh aspirasi sehingga pemerintah baru dan prioritas pembangunannya tetap bisa berjalan tanpa harus menunggu waktu,” ungkapnya.
Libatkan Kementerian Lembaga
Sementara itu, terkait dengan pertimbangan penyusunan RAPBN 2025 nantinya, akan dibahas lebih detail dalam bersama Badan Anggaran (Banggar) dan Komisi XI DPR RI. Termasuk melibatkan sejumlah kementerian lembaga terkait lainnya.
“Untuk tadi, tentu saja karena didalam pidato disampaikan geopolitik sangat mempengaruhi dan itu akan dibahas lebih elaborasi, lebih detail didalam pembahasan dengan Banggar maupun dengan Komisi XI,” tutur Menkeu.
Sumber liputan 6.com
