0
0
Aceh // mediatargetkasus.com
Pemilihan Gubernur Aceh yang ke empat kali setelah tsunami dan perdamaian Aceh tentunya berbeda dari sebelumnya. Pastinya tantangan yang dihadapi oleh Gubernur ke depan juga sangat besar dalam mengelola Aceh ini.
“Konteksnya berbeda seperti Gubernur pertama setelah tsunami fokusnya adalah pemulihan pasca tsunami, penanganan korban konflik dan segala macam. Nah, fase-fase itu sudah lewat, sekarang masuk pada fase-fase baru. Yang pastinya bagaimana Gubernur ke depan mampu menyambung persoalan Aceh dengan kondisi nasional,” ungkap Pemerhati Politik Aceh, Teuku Ardiansyah kepada media ini, Jumat 19 Juli 2024.
Menurut Ardiansyah, ke depan tidak cukup Gubernur yang bicara harus orang Aceh. Tapi juga sosok yang mampu membangun hubungan yang baik dengan pemerintah pusat, sehingga bisa menjembatani persoalan-persoalan Aceh dengan isu nasional.
Teuku Ardiansyah menyebutkan Aceh perlu calon Gebernur yang mempunyai relasi kuat dengan pemerintah pusat, guna untuk menyambung hubungan baik terkait persoalan Aceh.
Gebernur Aceh yang terpilih nanti menurut pengamatan Teuku Ardiansyah harus bisa menjembatani seluruh persoalan Aceh hal itu disebabkan pada tahun 2027 nanti kesepakatan terkait dana otonomi khusus untuk pemerintahan Aceh sudah berakhir.
“Kesepakatan Otonomi khusus untuk Aceh itu selama 20 tahun di mulai dari 2008 hingga berakhir pada 2027, maka dengan itu untuk calon gubernur nantinya harus ada hubungan emosional dengan pemerintah pusat agar persoalan tersebut bisa diatasi,”ujarnya.
Ardiansyah mengatakan, seorang calon gubernur nantinya tidak mesti asli dari orang Aceh sendiri, karena perlu adanya pemimpin yang berpendidikan agar dapat mengelola pemerintahan Aceh dengan baik dan bisa membawa Aceh lebih unggul dengan provinsi yang lain, yang terpenting menetap di Aceh.
“Kita sudah melihat selama 15 tahun kebelakangan ini, banyak tantangan yang sudah dihadapi oleh Gebernur Aceh sebelumnya untuk menormalisasi keadaan Aceh setelah pasca Tsunami dan konflik yang terjadi di Aceh, sehingga berbagai problematika yang terjadi,”jelasnya.
Maka dengan itu, lanjut Ardiansyah, Aceh perlu pemimpin yang baru agar bisa menghadapi tantangan dalam konteks tata kelola pemerintahan Aceh, kemudian adanya hubungan dengan pemerintah pusat terkait persoalan Dana Otonomi Khusus (Otsus).
“Sekarang Aceh memasuki fase baru dimana Aceh harus bangkit dari angka kemiskinan, Gubernur Aceh yang akan terpilih nanti harus mampu menetralisir semua permasalahan ini,” kata mantan Direktur Katahati Institute itu.
Menurut kacamata Teuku Ardiansyah, adapun kriteria ideal iyang harus ada pada sosok Gubernur Aceh ke depan antara lain sebagai berikut:
- Gubenur Aceh nantinya harus mempunyai hubungan baik dengan pemerintah pusat;
- Gubernur Aceh nantinya harus mempunyai latar belakang pendidikan yang cukup kuat (Berpendidikan);
- Gubernur nantinya harus teruji dan belum mempunyai masalah terkait pemerintahan Aceh.
Kata Ardiansyah, siapa saja yang terpilih nanti harus memiliki kriteria tersebut agar Aceh bangkit dari Keterpurukan saat ini, kemudian dia berharap ada orang baru yang terpilih nantinya untuk mampu melahirkan inovasi yang baik.
“Jadi kita butuh pemimpin yang berpengetahuan, berkualitas, yang keren gitu, untuk mengembangkan inovasi di daerah baik dari sisi birokrasi maupun non birokrasi,”pungkasnya.(AF)
